Pelaku organik di seluruh dunia telah mengembangkan cara untuk menjamin kualitas produk mereka. Salah satunya dengan metode penjaminan alternatif (partisipatif) yang dikembangkan untuk produsen kecil di negara berkembang. Pada tahun 2004, konferensi yang dimotori MAELA dan IFOAM di Brazil dihadiri perwakilan lebih dari 20 negara mempresentasikan perkembangan pertanian organik skala kecil di negara mereka. Saat itu banyak petani skala kecil bergabung dalam program alternatif di tingkat internasional yang dikenal sebagai sistem penjaminan partisipatif atau Participatory Guarantee System (PGS).

Di Indonesia, Aliansi Organis Indonesia (AOI) sebagai jaringan petani organik pun menginisiasi PGS. AOI bersama mitranya di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Lampung mengawali inisiatif tersebut dengan melakukan studi kasus pengembangan PGS di negara lain dan penggalian data berbagai praktik sistem penjaminan yang sudah dilakukan di tingkat kelompok tani di beberapa daerah di Indonesia. Hasil studi dipresentasikan pada workshop nasional sistem penjaminan mutu partisipatif yang dilakukan pada 2008 di Yogyakarta dan dihadiri oleh produsen, konsumen, pedagang serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pertanian.

Salah satu temuan dari hasil studi lapangan ini adalah masalah mutu produk organik yang belum bisa memenuhi permintaan pasar. Hal ini mengakibatkan produk organik yang dihasilkan petani banyak yang tidak diterima oleh pasar. Belum lagi tuntutan dari konsumen agar petani dapat menunjukkan integritas keorganikan produknya.  Memang selama ini penjaminan yang diakses petani adalah sistem penjaminan pihak pertama dan kedua yang sangat mengandalkan kepercayaan dari konsumen.  Tetapi dengan kesadaran konsumen yang semakin tinggi atas masalah jaminan produk organik ini akhirnya memerlukan  ada institusi yang mereka percayai untuk menjamin karena tidak semua konsumen dapat melihat langsung ke lahan petani.

Seperti diketahui bahwa sertifikasi organik akhirnya banyak menimbulkan perdebatan terutama di produsen skala kecil dan konsumen lokal.  Produsen kecil terkendala dengan biaya sertifikasi, demikian juga dengan konsumen harus dibebankan biaya tinggi untuk menutupi biaya sertifikasi jika mereka membeli produk organik yang tersertifikasi.

Akhirnya para peserta workshop bersepakat bahwa sertifikasi atau penjaminan organik untuk petani kecil seharusnya dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah, dapat diterima secara nasional, memiliki integritas organik bertaraf tinggi, mudah dipahami dan kredibel. Pilihan para peserta jatuh pada pembentukan penjaminan mutu alternatif yang dinamakan PAMOR Indonesia (Penjaminan Mutu Organik Indonesia) dan terdaftar serta masuk dalam payung IFOAM. Penjaminan Mutu Organik (PAMOR) ini merupakan Penjaminan Berbasis Komunitas dengan standar organik yang disarikan dan mengacu pada Standard Nasional Indonesia (SNI) tentang Sistem Pertanian Organik. Selain itu juga memperhatikan standar organik AOI. PAMOR merupakan sistem penjaminan yang mendukung dan mendorong kelompok tani untuk bekerjasama dan meningkatkan hal-hal yang terkait dengan praktik pertanian orgnaik.

Unit PAMOR

Melalui proses perkembangan, hingga saat ini telah terbentuk 14 Unit PAMOR, yaitu Unit Pamor Kolaka, Unit Pamor Sumatera Utara, Unit Pamor Kapuas Hulu, Unit Pamor Jabodetabek, Unit Pamor LSKBB, Unit Pamor Lesman, Unit Pamor Riau, Unit Pamor Trukajaya, Unit Pamor Poso, Unit Pamor SPTN HPS, Unit Pamor Jatim, Unit Pamor Sahani, Unit Pamor Paguyuban Bandung dan Unit Pamor TOM. Dengan anggota kurang lebih 17.486 total petani di Indonesia, ada 402 petani dengan 69 produk organik yang sudah mendapatkan penjaminan PAMOR. Untuk pemasaran produk organik dengan penjaminan PAMOR tersebut, sebagian besar melalui pasar komunitas maupun langsung kepada konsumen dan beberap sudah ada yang bisa masuk ke pasar retail seperti di Yogyakarta dan Jawa Timur.

Unit PAMOR merupakan lembaga pelaksana penjaminan mutu organik PAMOR Indonesia di masing-masing daerah dengan tugas utama memastikan bahwa proses produksi yang dilakukan produsen telah memenuhi standar PAMOR Indonesia. Unit PAMOR dapat diinisiasi dan dijalankan oleh lembaga dengan melibatkan para pihak. Fungsi lain Unit PAMOR adalah membantu fasilitasi akses pasar dan bimbingan teknis kepada kelompok tani.

Pengembangan Penjaminan Mutu Organik (PAMOR) ini sangat baik dan berpotensi terutama bagi kelompok petani kecil. Dengan biaya dan cara mendapatkan penjaminan atau sertifikasi secara partisipatif atau komunitas, kelompok petani kecil pun bisa menjamin kualitas produk organiknya. Penjaminan PAMOR ini juga bisa menjadi awal dari petani untuk mendapatkan sertifikasi organik dari Lembaga Sertifikasi Pihak Ketiga (Lembaga Sertifikasi Organik/LSO) bila ingin mengekspor produknya. Di era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), untuk memasuki persaingan global, penjaminan atau sertifikasi produk organik petani akan sangat membantu.

Pada pertemuan nasional PAMOR yang diselenggarakan bulan 28 Oktober 2016 lalu, petani dan para pihak dari Unit PAMOR bersepakat untuk memperkuat kerjasama meningkatkan penjaminan mutu organik dengan PAMOR. Para peserta telah melihat potensi pasar. Banyak pasar yang melirik produk organik petani. Dengan penjaminan organik PAMOR, petani bisa memenuhi permintaan pasar dan konsumen dengan kualitas terjamin. Selain itu, untuk dapat memenuhi permintaan pasar, komunitas petani juga bergabung dan bekerjasama.(*)

 

Oleh : Fatimah, Staf Mutu dan Pemasaran Aliansi Organis Indonesia